Dugaan Korupsi Gaji Poldes & Siaga oleh PT. GAMA di Empat Lawang — Inspektorat Diminta Turun Tangan
Empat Lawang, 19 November 2026 — LintangSumsel.com — Indikasi praktik korupsi dalam penyaluran gaji anggota Polisi Desa (Poldes) dan Siaga di Kabupaten Empat Lawang terungkap ke permukaan. Dugaan ini melibatkan pihak ketiga atau alih daya (outsourcing) PT. GAMA yang ditunjuk sebagai penyalur dana honor para anggota.
Informasi ini muncul setelah sejumlah anggota Poldes dan Siaga melaporkan adanya pemotongan gaji yang tidak wajar serta pemaksaan tanda tangan atas bukti penerimaan dengan nominal yang tidak sesuai dengan uang yang mereka terima.
Berdasarkan data yang dihimpun tim investigasi pada hari ini, Kamis 19 November 2026, gaji Poldes seharusnya berjumlah Rp2.000.000 per bulan, namun yang diterima hanya Rp1.500.000. Sementara itu, gaji Siaga yang seharusnya Rp900.000 dipotong menjadi Rp800.000. Total anggota yang terdampak mencapai 292 Poldes dan 168 Siaga.
“Kami disuruh menandatangani bukti penerimaan sebesar dua juta, tapi uang yang masuk ke tangan kami cuma satu setengah juta. Kalau tidak menandatangani, khawatir tidak dibayar sama sekali,” ungkap salah satu anggota Poldes yang enggan disebutkan namanya karena ketakutan.
Kontrak kerja para anggota tersebut berlangsung selama delapan bulan, namun hingga hari ini baru dibayar selama empat bulan. Artinya, selain pemotongan gaji, para anggota juga menanggung beban keterlambatan pembayaran selama empat bulan.
Jika dihitung secara sederhana, selisih pemotongan gaji Poldes mencapai Rp146 juta per bulan (292 orang × Rp500.000), sedangkan selisih gaji Siaga mencapai Rp16,8 juta per bulan (168 orang × Rp100.000). Total selisih mencapai ±Rp162,8 juta per bulan. Untuk delapan bulan kontrak, angka kerugian yang diduga bisa mencapai lebih dari Rp1,3 miliar.
Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp pada hari ini, Hurliansa selaku Bendahara Dinas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Empat Lawang menyatakan pihaknya tidak mengetahui persoalan tersebut.
“Kami tidak mengetahui hal tersebut. Dinas kami cuma membantu persiapan saja. Untuk penyaluran gaji, bukan wewenang kami karena sudah dialihdayakan atau di-outsourcing kepada pihak ketiga,” ungkap Hurliansa.
Pernyataan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Jika penyaluran gaji sepenuhnya menjadi wewenang PT. GAMA, maka siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan agar gaji diterima sesuai nominal yang seharusnya? Dan mengapa anggota dipaksa menandatangani bukti penerimaan dengan angka yang lebih besar dari yang diterima?
Praktik pemotongan gaji dan pemalsuan tanda tangan bukti penerimaan ini merupakan indikasi kuat tindak pidana korupsi. Pihak berwenang dapat menjerat pelaku dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 dan Pasal 3, serta KUHP Pasal 351 tentang Pemalsuan Surat.
Masyarakat dan tim investigasi memohon agar Inspektorat Kabupaten Empat Lawang segera melakukan audit mendalam atas penyaluran dana gaji Poldes dan Siaga. Selain itu, Kejaksaan Negeri Empat Lawang juga diminta menindaklanjuti indikasi korupsi ini, serta meminta klarifikasi terbuka dari manajemen PT. GAMA terkait selisih gaji dan pemaksaan tanda tangan tersebut.
Sampai berita ini diterbitkan pada hari ini, Kamis 19 November 2026, pihak PT. GAMA belum memberikan klarifikasi resmi. Tim investigasi masih mendalami alur dana dan keterlibatan pihak-pihak terkait. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan secara berkala.
@#redaksi( CR)